SUBSIDI DALAM PANDANGAN ISLAM [SUBSIDI UNTUK KEMASLAHATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT]

Firman Allah Swt., Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [Terj. QS. Al-Maa’idah: 8]Melalui Kementrian ESDM Pemerintah RI telah menetapkan skema pembatasan BBM terhitung 1 April 2012. Sementara teknis skema pembatasan subsidi tersebut masih menjadi pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Menurut pemerintah, subsidi BBM yang selama ini di tanggung pemerintah disamping kurang tepat sasaran, juga sangat membebani APBN kita hingga pada giliranya menghambat pembangunan pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Faktor harga minyak mentah dunia yang terus meningkat akibat resesi ekonomi dan ketegangan global juga turut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam rencana kebijakan ini. Dengan makin melambungnya harga minyak dunia secara otomatis beban pemerintah untuk mensubsidi BBM juga makin meningkat., Hal ini semakin menambah beban APBN kita. Perlu di ketahui, bahwa disamping sebagai Negara produsen (penghasil minyak), Indonesia juga merupakan salah satu Negara pengimpor (konsumen) minyak di dunia.

Pemerintah kali ini memang dihadapkan pada pilihan yang sulit dan tidak mudah. Pilihan tetap mensubsidi BBM ditengah harga minyak dunia yang terus meningkat akan membuat APBN kita terkuras. Sementara mengurangi apalagi mencabut subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan harga BBM yang akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang akan membebani masyarakat, terutama ditengah daya beli masyarakat yang rendah. Namun, sepertinya opsi untuk mengurangi subsidi pada sektor BBM adalah pilihan yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat karena dianggap sebagai win-win solutions dan pilihan paling realistis melihat situasi dan kondisi global saat ini.

Meski rencana pemerintah mengurangi subsidi pada sektor BBM ini belum direalisasikan, tetapi pro-kontra terkait dengan rencana tersebut telah menjadi polemik di masyarakat. Penolakan rencana kebijakan pemerintah ini datang dari beragam pihak. Tidak hanya dari kalangan kampus atau aktifis mahasiswa yang selama ini dikenal kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Dari kalangan ormas Islam dan penggiat dakwah pun turut serta dalam aksi penolakan rencana pengurangan subsidi sektor BBM ini beberapa saat yang lalu.

Pro-Kontra terkait dengan rencana pemberlakuan kebijakan pemerintah ini merupakan dinamika yang dimungkinkan di alam demokrasi sekarang ini, selama cara-cara tersebut dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. Namun demikian, sebagai bagian dari umat Islam kita selalu diajarkan untuk selalu menelaah dan memilah setiap informasi yang datang agar tidak terjebak dalam situasi yang kontra produktif dengan substansi permasalahan yang sebenarnya (al-tabayyun) sebagaimana yang telah di informasikan Al-Quran (Lihat: QS. Al-Hujaraat: 6).

Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi. Karena benar dan tidaknya informasi akan menentukan penilaiannya kepada sesuatu dan cara menyikapinya. Jika informasi akurat sehingga membuahkan pengatahuan yang memadahi, maka akan memunculkan penilaian yang benar dan sikap yang tepat. Sebaliknya, jika informasi itu tidak akurat akan mengakibatkan munculnya penilaian dan keputusan yang salah. Dan giliran selanjutnya, muncul kezaliman di tengah masyarakat.

Untuk itu melalui pembahasan sederhana terkait dengan subsidi dalam pandangan Islam. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan hikmah yang bermanfaat untuk kita semua sebagai pribadi, bangsa dan umat.

Pengertian dan Fakta Subsidi 

KH. M Shiddiq secara apik dan sederhana dalam tulisanya memaparkan mengenai pandangan Islam tentang subsidi. Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance; Arab: i’anah maliyah), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh non-pemerintah, seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih sering disebut derma atau sumbangan (charity).

Subsidi dapat juga berbentuk kebijakan proteksionisme atau hambatan perdagangan (trade barrier) dengan cara menjadikan barang dan jasa domestik bersifat kompetitif terhadap barang dan jasa impor.Dalam sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen pengendalian tidak langsung. Grossman dalam Sistem-Sistem Ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem Kapitalisme terdapat dua macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta segala macam pajak dan subsidi. (Grossman, 1995).

Subsidi dapat dikategorikan dengan berbagai macam cara, bergantung pada alasan di balik subsidi, pihak penerima, dan sumber pembiayaan subsidi (bisa dari pemerintah, konsumen, penerimaan pajak, dll).

Subsidi dalam Islam

Islam berbeda dengan Kapitalisme. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh Negara termasuk penentuan sektor mana saja yang boleh dan wajib di subsidi.

Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu cara (uslub) yang boleh dilakukan negara, karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak pengelola negara. Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan petanian mereka.

Atas dasar itu, boleh negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai produsen, seperti subsidi pupuk dan benih bagi petani, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe, dan sebagainya. Boleh juga negara memberikan subsidi kepada individu rakyat yang bertindak sebagai konsumen, seperti subsidi pangan (sembako murah), atau subsidi minyak goreng, dan sebagainya.

Subsidi boleh juga diberikan negara untuk sektor pelayanan publik (al-marafiq al-’ammah) yang dilaksanakan oleh negara, misalnya: (1) jasa telekomunikasi (al-khidmat al-baridiyah) seperti telepon, pos, fax, internet; (2) jasa perbankan syariah (al-khidmat al-mashrifiyah) seperti transfer, simpanan, dan penukaran valuta asing; dan (3) jasa transportasi umum (al-muwashalat al-’ammah) seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang.

Subsidi untuk sektor energi (seperti BBM dan listrik) dapat juga diberikan negara kepada rakyat. Namun perlu dicatat, bahwa BBM dan listrik dalam Islam termasuk barang milik umum (milkiyah ‘ammah). Dalam distribusinya kepada rakyat, Khalifah tidak terikat dengan satu cara tertentu. Khalifah dapat memberikannya secara gratis, atau menjual kepada rakyat dengan harga sesuai ongkos produksi, atau sesuai harga pasar, atau memberikan kepada rakyat dalam bentuk uang tunai sebagai keuntungan penjualannya, dan sebagainya. Di sinilah subsidi dapat juga diberikan agar BBM dan listrik yang didistribusikan itu harganya semakin murah dan bahkan jika memungkinkan, Negara dapat memberikanya secara gratis.

Secara hukum, semua subsidi sebagaimana yang dicontohkan di atas hukum asalnya boleh, karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah boleh, selama tidak memberatkan keuangan Negara dan pada sector-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan demi kemaslahatan rakyat.

Pemberian subsidi ini merupakan hak pemimpin dalam mengelola harta milik negara (milkiyah al-dawlah). Kepala pemerintahan atau pemimpin suatu Negara diperkenankan untuk memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada yang lain; boleh juga mengkhususkan pemberian untuk satu sektor (misal pertanian), dan tidak untuk sektor lainnya. Semua ini adalah hak kepala pemerintahan berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya demi kemaslahatan rakyat.

Namun, dalam kondisi khusus (terjadinya ketimpangan ekonomi), pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya atau sebaliknya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya: “..Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS al-Hasyr [59] : 7).

Nabi Saw., pernah membagikan fai‘ Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi Saw., melihat ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar.

Dalam konteks persoalan sekarang ini, meksipun lonjakan harga minyak mentah dunia makin meningkat tajam yang berimbas pada membengkaknya anggaran APBN kita untuk mensubsidi BBM, pemerintah tidak boleh serta merta mencabut subsidi BBM secara keseluruhan lalu kemudian melemparkan ke harga pasar. Kebijakan pengurangan subsidi tersebut memang perlu dilakukan (dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan yang lebih luas), tetapi harus dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi, penjelasan dan memperhatikan rasa keadilan serta daya beli masyarakat secara umum.

Sekali lagi apapun kebijakan yang akan diambil, kepentingan rakyat adalah yang paling utama dan harus selalu diutamakan. Karena itulah sejatinya fungsi dan peran Negara, yakni: “melindungi setiap warga Negara dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Apabila rencana pengurangan subsidi BBM berhasil dan dapat direalisasikan, maka negara memiliki dana penghematan sebesar Rp 38,3 triliun jika harga BBM naik Rp 1.000/liter dan jika harga BBM naik Rp 1.500 bisa menghemat subsidi BBM sekitar Rp 57 triliun. Saran dan masukan dari kami, hendaknya dana tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung dan mengembangkan sektor-sektor yang lebih prioritas seperti sektor pendidikan, keamanan dan kesehatan daripada dialokasikan untuk kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang kurang mendidik dan kontraproduktif dengan kemandirian ekonomi rakyat.

Karena khusus untuk ketiga sektor ini, pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan Negara untuk menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat. Bahkan didalam konstitusi kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemukaan UUD ’45, Pasal 30, 31, hingga Pasal 34) juga telah mengamanahkan bahwa sektor-sektor tersebut adalah merupakan hak setiap warga Negara yang harus ditunaikan oleh negara. Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar’i. Wallahu a’lambishawab.

[sumber: berbagai sumber, referensi: “Subsidi dalam pandangan Islam” – KH. M. Shiddiq Al-Jawie ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s